Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah melarang aktivitas mudik lebaran pada tahun ini. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19, yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021. 

Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan bahwa mudik pada tahun 2021 ini ditiadakan karena ada beberapa latar belakang antara lain pembelajaran terhadap lonjakan kasus terpapar virus Covid-19 pada setiap libur akhir pekan yang sudah dilalui beberapa kali. Beliau juga menegaskan bahwa seluruh jajaran harus bisa satu narasi, satu kata dalam melaksanakan ketentuan ini.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pemkot Kediri mengikuti Rakor Pengendalian Transportasi di masa lebaran 2021 yang dilaksanankan pada Senin (03/05/2021) di ruang command center Balaikota Kediri. Dalam Rakor kali ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan pengarahan terkait peniadaan mudik lebaran tahun 2021. Ia mengatakan bahwa setiap kenaikan penularan Covid-19 ini terjadi setelah masa liburan.

“Apa yang kita perhatikan, kenaikkan penularan Covid-19 ini terjadi setelah masa liburan secara signifikan. Itu terjadi seperti masa setelah tahun baru kemarin, yang mengakibatkan beberapa Rumah Sakit mengalami lonjakan Pasien Covid-19. Bahkan pada saat itu lebih dari dua ratus dokter meninggal dunia. Untuk itu, kita belajar dari pengalaman seperti kemarin dan juga dari pengalaman di negara lain seperti India dan Turki yang juga mengalami kenaikkan kasus Covid-19” ujar Budi Karya Sumadi, (03/05).

Dalam mudik tahun ini, ia memprediksi mereka yang melakukan pergerakan mudik akan didominasi mobil pribadi dan motor. Untuk itu harus dilakukan tindakkan pencegahan seperti diberikan anjuran untuk pulang balik. Namun dilakukan secara bijak, sesuai dengan permintaan dari Presiden sehingga tidak menimbulkan keributan nantinya.

“Untuk Bapak Kapolda ataupun rekan-rekan yang bertugas, agar melaksanakan tindakan pencegahan secara bijak dan humble sesuai permintaan dari Presiden. Jangan represif dan jangan menimbulkan suatu pertengkaran sehingga bisa kontradiktif dan viral” imbuhnya.

Di akhir pengarahannya, ia berpesan untuk menyamakan persepsi antara apa yang disampaikan Presiden, lalu diterjemahkan Gubernur sampai pada level Kecamatan. Pengawasan ini harus dilakukan dengan baik dan humanis. Karena terkadang rekan-rekan yang berada di daerah itu kurang peduli dan sadar akan bahaya yang sangat mengerikan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyampaikan paparannya terkait pengendalian transportasi di masa mudik lebaran tahun 2021 bahwa Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyekatan-penyekatan di wilayah perbatasan. Penyekatan di titik-titik perbatasan ini adalah upaya untuk meminimalisir arus mudik sehingga dapat mencegah para pemudik memasuki wilayah Jawa Timur. Untuk jumlah personil yang diturunkan ia mengatakan bahwa telah menurunkan total 6182 personil gabungan dari berbagai unsur seperti dari Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Otoritas Pelabuhan dan Bandara.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendukung dan siap menyukseskan kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021 melalui komunikasi publik yang efektif. Sehingga tidak menimbulkan kontradiktif mengenai kebijakan pelarangan mudik lebaran tahun 2021.

Sementara itu, turut hadir dalam acara Rakor Pengendalian Transportasi yang dilakukan secara daring kali ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Satgas Penanganan Covid-19, TNI dan Polri.