Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur melakukan berbagai persiapan dalam menyambut pembangunan Bandar Udara (Bandara) Kediri dan proyek Exit Tol. Persiapan utama yang dilakukan adalah merubah peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Edi Darmasto, Plt Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Kediri mengatakan, revisi Perda RTRW sudah mencapai progres 80 persen. Pemkot Kediri telah menyusun naskah akademis untuk diajukan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
“Perubahan Perda RTRW ini bertujuan untuk meningkatkan aksebilitas menuju Bandara dan mengantisipasi terjadinya kemacetan. Misalnya, pelebaran jalur menuju ke Obyek Wisata Goa Selomangleng, dan juga jalan ring road lingkar Kota Kediri,” kata Edi Darmasto kepada beritajatim.com, Kamis (10/1/2019).
Proyek Bandara Kediri dipastikan berada di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di seputar Kecamatan Banyakan, Grogol dan Tarokan. Sementara Exit Tol diperkirakan terletak di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, berdekatan dengan Kampus III Program Studi Universitas Brawijaya (UB) Malang di Kediri yang ada di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto.
“Exit Tol yang berdekatan dengan Kampus UB memungkinkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Oleh karena itu, kami memikirkan untuk mendorong pembangunan kembali Jembatan Mrican sebagai penghubung wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Kami juga memiliki wacaana untuk membangun jalan ring road lingkar Kota Kediri,” beber Edi.
Jalur ring road ini mulai masuk Kota Kediri di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri hingga keluar wilayah Kota Kediri menuju ke Kabupaten Tulungagung. Tetapi, tantangan pembangunan ring road adalah, selain membutuhkan anggaran yang sangat besar, juga memakan jalan milik Pemerintah Kabupaten Kediri.
Wacana lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan Sungai Brantas baru. Sesuai masterplane yang telah dibuat, titik jembatan ada di Kelurahan Ngronggo menuju ke Kelurahan Banjarmlati di Kecamatan Mojoroto. Jembatan ini diproyeksikan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Jembatan Alun-alun Kota Kediri.
“Untuk jembatan di Ngronggo – Banjarmlati, kita baru membuat masterplannya. Realisasinya melihat perkembangan ke depan. Pertama adalah ketersediaan anggaran, kemudian DED-nya, baru bisa dieksekusi. Kalau APBD Kota Kediri belum tersedia, kita akam cari alternatif pendanaan dari pemerintah pusat. Sehingga bisa optimal. Bukan hanya APBD Kota Kediri saja, tetapi dari Kementerian juga,” bebernya.
Bila Jembatan Ngronggo – Banjarmlati terwujud, maka Kota Kediri memiliki empat jembatan penyeberangan. Pertama adalah Jembatan Semampir, Jembatan Brawijaya yang baru dioperasikan, Jembatan Lama peninggalan Belanda serta Jembatan Alun-Alun Kota Kediri. Dengan empat jembatan penyeberangan, Pemkot Kediri optimis mampu mengatasi dampak meningkatnya arus lalu lintas karena proyek Bandara dan Exit Tol.
Sementara itu, revisi RTRW ditargetkan selesai pada tahun ini. Saat ini, Pemkot Kediri berusaha untuk mendapatkan Peta Geospasial Kebumian yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai syarat perubahan. Sementara kekurangan lainnya adalah keselarasan antara data Kota Kediri dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta proses penyesuaian dengan RTRW Propinsi Jawa Timur.
Bila seluruh persyaratan telah terkumpul, maka usulan revisi RTRW dapat diajukan ke Pemerintah Pronvisi Jawa Timur untuk dievaluasi. Koreksi persyaratan juga sampai pada tingakt Kementerian Lingkungan Hidup sebelum akhirnya bisa dilegalisasi menjadi sebuah perda. “Target saya Juli 2019, perda RTRW sudah didok,” tandas Edi.
Disisi lain, karena menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), imbuh Edi, Kota Kediri akan mengembangkan pembangunan yang dapat menopang posisinya. Diantaranya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, adanya taman yang bagus, jalur transportasi yang layak, serta penegakan perda yang berlaku, sesuai dengan jargonya ‘Kediri The Service City’ yaitu, sebuah kota jasa.
