Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, telah menyiapkan dan merealisasikan berbagai program pemulihan ekonomi dengan harapan roda perekonomian masyarakat terus berputar di masa pandemi COVID-19.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengemukakan kebijakan di Kota Kediri sejak awal pandemi tidak melakukan karantina wilayah karena ekonomi harus tetap berjalan.

"Kita ingin ekonomi tetap berjalan di masa pandemi ini. Karena di Kediri ini yang banyak sektornya UMKM. Masyarakat di Kediri ini sangat padat sekali mereka tinggal itu rapat.

Sehingga risiko penularan di Kota Kediri ini jauh lebih tinggi daripada di Kabupaten Kediri. Akhirnya kami membuat gerakan-gerakan ini," katanya di Kediri, Jumat.

Masyarakat wajib melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan kerumunan. Untuk itu, Pemkot Kediri berinovasi membuat program belanja instan dari rumah (Bi Imah) serta membuat gerakan "bungkusin" untuk kafe dan resto di awal pandemi yang menganjurkan agar pesanan diberikan untuk dibawa pulang.

Ia juga menambahkan, Pemerintah Kota Kediri juga melakukan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan dan pembebasan pajak.

Untuk mempertahankan roda perekonomian tetap berputar serta menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Kediri meluncurkan kartu Sahabat (santunan hadapi bencana tunai).

Bantuan yang diberikan juga tidak hanya kartu sahabat dari APBD, bantuan dari APBN serta APBD Provinsi Jawa Timur, melainkan juga bantuan dari dermawan. Kota Kediri akhirnya melibatkan lembaga nirlaba guna pendistribusian bantuan dengan program sinergi jaring pengaman sosial (Si Jamal).

Pemkot Kediri juga membuat kebijakan untuk membebaskan pajak daerah bagi restoran dan hotel yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya.

"Kami juga order masker tenun kepada perajin tenun ikat. Banyak perajin tenun ikat di Kota Kediri, jadi kalau maskernya hanya pakai kain biasa kasihan mereka. Maka dari itu kami match-kan. Jumlahnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu (order masker tenun ikat)," kata Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri.

Mas Abu juga mengungkapkan dirinya langsung turun tangan melakukan ulasan produk UMKM melalui akun Instagram pribadinya. Pandemi COVID-19 mengharuskan setiap orang mengurangi keluar rumah dan dampaknya penjualan offline menurun.

"Alhamdulillah setelah dilakukan review omzet produk mereka bertamabah," ujar Mas Abu.

Memasuki tahap adaptasi atau pra kondisi normal baru, Pemerintah Kota Kediri juga telah mengeluarkan Perwali Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Perwali tersebut sebagai dasar bagi Satpol Kota Kediri, Polisi, dan TNI untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Untuk sementara arena olahraga dan tempat wisata belum buka dulu. Yang boleh buka yang berisiko rendah namun memiliki dampak ekonomi tinggi," kata Mas Abu.

Sementara itu, untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Kediri juga membuat berbagai program untuk pelaku usaha agar dapat menjual produknya secara daring. Hal ini dilakukan demi percepatan UMKM Kota Kediri, di antaranya dengan migrasi UMKM ke pemasaran digital, mendorong kegiatan ekonomi secara virtual, dan menyiapkan platform digital untuk UMKM.

"Kami sudah lakukan pelatihan foto produk UMKM dan digital marketing. Ada pula pameran virtual dan kami juga buat platform 'Mall UMKM Kediri'. Ada juga ngamen virtual. Kami sadar recovery ekonomi ini tidaklah mudah untuk itu kita semua harus berkolaborasi," kata Wali Kota.