Website Resmi Pemerintah Kota Kediri

Bulan ini tepat satu tahun Abdullah Abu Bakar memimpin Kota Kediri. Perubahan mulai terlihat di berbagai aspek. Mulai pembangunan infrastruktur hingga peningkatan partisipasi publik dalam membangun kota.

Idealnya, pembangunan daerah harus diikuti partisipasi masyarakat. Kota Kediri, tampaknya, mulai merasakan hal tersebut. Semua berawal dari terobosan Abu, sapaan Abdullah Abu Bakar, yang menggelontorkan dana Rp 50 juta di setiap RT. Jumlah RT di tiga kecamatan di kota itu mencapai 1.436 RT.

Terobosan tersebut terangkum dalam program pemberdayaan masyarakat yang disingkat prodamas. Dana Rp 50 juta diberikan kepada RT untuk pemberdayaan masyarakat. Perinciannya, 60 persen berupa fisik, 20 persen sosial, dan 20 persen ekonomi. "Realisasinya kami serahkan kepada RT masing-masing,” ujar Abu.

Pria yang memiliki latar belakang pengusaha itu mencontohkan Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota. Di kampung tersebut sedang dibangun selokan dan taman di tepi jalan sepanjang 100 meter. Selokan itu dianggap paling penting jika dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Sebab, kawasan tersebut rawan tergenang air.

Pelaksanaan program itu diawasi tim internal dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Tim internal berperan untuk memadukan rencana kegiatan antar-RT. Misalnya, jalan sepanjang 100 meter itu melewati tiga RT. Nah, tim internal mengoordinasi tiga RT tersebut agar visi dan misinya sama.

Koordinasi itu menghasilkan kesepakatan selokan menjadi program fisik yang harus diwujudkan. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kontroversi. "Karena ada kesepakatan yang dibentuk dari tim internal,” kata suami Ferry Silviana Feronica itu.

PPTK memiliki peran pengawasan penganggaran kegiatan tersebut. Abu yakin peran itu mampu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Paparan tersebut merupakan aspek fisik yang dianggarkan 60 persen dari Rp 50 juta.

Kemudian, aspek sosial yang dianggarkan 20 persen itu terwujud dalam berbagai bentuk. Misalnya, kursi dan tenda yang menjadi inventaris RT. Kursi tersebut biasa digunakan ketika ada warga yang meninggal. Mereka tidak perlu menyewa, cukup memanfaatkan inventaris yang dibeli dari dana prodamas.

Langkah tersebut dinilai Abu cukup meringankan beban masyarakat. Selain itu, tumbuh gotong royong di tingkat bawah. Warga bisa guyub membangun daerahnya. Pemerintah hanya memfasilitasi dalam bentuk dana tersebut.

Ide tersebut berawal dari pengamatan Abu pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Banyak usulan dari RT, kelurahan, maupun kecamatan yang tidak terakomodasi. Sebenarnya, hal itu wajar.

Sebab, pemerintah memiliki keterbatasan untuk merealisasikan semua usulan tersebut. Akhirnya, dipilih beberapa item yang dianggap paling penting.

Bapak dua anak itu menganggap hal tersebut bisa mengurangi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kota dengan total APBD mencapai Rp 1,3 triliun tersebut menjadikan prodamas sebagai andalan.

Anggaran prodamas cair pada 2015. Saat ini berlangsung tahap pertama. Total penerima dana bantuan itu 443 RT. Anggaran yang dikucurkan Rp 20 miliar lebih. Evaluasi pelaksanaan hampir 80 persen. Bahkan, sudah ada pembangunan yang selesai.

Prodamas, kata Abu, sangat membantu kinerja SKPD. Permasalahan di tingkat bawah diatasi warga melalui anggaran tersebut. Selanjutnya, SKPD menangani persoalan yang lingkupnya lebih besar. "Selain itu, tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat perlahan meningkat,” ucapnya.

Menata Kota Kediri lebih sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, berakhlak dan tanpa korupsi.

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya dan sebagai Pusat Pendidikan.
Memperkuat Ekonomi Kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Perdagangan, Jasa, Wisata, dan Industri Kreatif.

Salah satu kebiasaan Abdullah Abu Bakar adalah blusukan dari satu tempat ke tempat lain. Dia sering bersepeda mengelilingi Kota Kediri. Biasanya, dia berhenti di suatu tempat untuk berdialog langsung dengan warga.

Selain itu, Abu menjadwalkan kegiatan Kopi Tahu selama dua kali dalam seminggu. Kegiatan itu digelar di kelurahan. Warga yang hadir dalam acara tersebut dibebaskan menyampaikan pertanyaan. Dari situ, Abu bisa mengetahui persoalan di bawah. "Kalau bisa, saya selesaikan saat itu juga. Jika tidak, akan menjadi bahasan saat rapat bersama SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," katanya.

Dia lantas mencontohkan keluhan warga tentang pengurusan administrasi di salah satu kelurahan. Abu mempertanyakan kesulitan itu. Dia melihat penyebabnya, apakah sistem atau pelayanan yang tidak maksimal.

Contoh lain, keluhan mengenai penerangan jalan umum. Permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara langsung. Abu lalu menjadikan keluhan tersebut sebagai materi dalam rapat bersama instansi terkait.

Dia menilai, permasalahan muncul dari bawah. Pemimpin daerah tidak akan tahu tanpa mendatangi persoalan itu. Termasuk kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya, para pimpinan SKPD sering memaparkan kondisi masyarakat di kelurahan maupun RT. Namun, Abu menilai informasi itu belum cukup. Dia harus melihat secara langsung persoalan tersebut. "Dengan melihat, upaya mencari jalan keluarnya lebih mudah," ungkapnya.

Pria penghobi musik itu dikenal masyarakat sebagai wali kota nyentrik. Tidak jarang dia nyelonong di warung kopi dan berbaur dengan warga. Di situ, Abu mempertanyakan program yang selama ini menjadi kebijakannya.

Masukan dari warga pun bermunculan. Saat itu, Abu berperan sebagai pendengar. Dia menghargai semua pendapat warga. Bahkan, Abu merasa, kedekatannya dengan warga menjadi penyemangat dirinya dalam memimpin Kota Kediri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerapkan beragam terobosan. Selain membagikan dana Rp 50 juta per RT, pria 35 tahun itu menerapkan tarif angkutan umum gratis untuk pelajar.

MAS Abu, sapaan Abdullah Abu Bakar, mulai menerapkan kebijakan tersebut pada tahun ini. Pemerintah kota (pemkot) memberikan subsidi kepada sopir angkutan umum berupa bensin 6 liter per hari. Sedikitnya 46 angkutan umum menerima subsidi tersebut. Total anggaran yang dipersiapkan untuk program itu mencapai Rp 500 juta.

Abu menginginkan program tersebut dinikmati penumpang berstatus pelajar. Mereka tinggal menunjukkan kartu identitas, baik SMP, SMA, maupun mahasiswa. Menurut dia, para sopir sudah paham dengan kebijakan itu. "Sudah tiga bulan lebih program itu berjalan,” katanya.

Program tersebut diawasi 16 orang dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika. Mereka siaga di beberapa pos tempat angkutan umum melintas. Di pos tersebut, petugas memberikan kupon kepada sopir. Kupon itu setara dengan 6 liter BBM bila ditukarkan di SPBU.

Petugas juga melakukan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan pelajar yang diminta membayar, sopir dikenai sanksi. Bisa jadi, trayek angkutan umum itu dicabut. "Program ini memberikan kemudahan bagi pelajar, jangan sampai disalahgunakan,” ungkap Abu.

Ada empat trayek yang mendapat subsidi. Yakni, Ngronggo-Selomangleng, Katang-Selomangleng, Terminal Tamanan-Pasar Banjaran, dan Tempurejo-Terminal Tamanan.

Pasa masa sosialisasi, Abu menerima banyak masukan. Banyak orang baik kalangan legislatif maupun LSM, meragukan program tersebut. Alasannya, pelajar di Kediri tidak hanya warga asli. Artinya, banyak pelajar dari daerah lain yang menikmati subsidi tersebut.

Pria yang juga pengusaha itu mengakui hal tersebut. Namun, dia tetap optimistis. Permasalahan warga lain turut merasakan tidak menjadi soal. Abu tetap memberlakukan angkutan gratis untuk pelajar itu sebagai kebijakan Pemkot Kediri.

Kebijakan tersebut dinilai meringankan pelajar. Abu mencontohkan, seorang siswa butuh biaya transportasi dari rumah ke sekolah setiap hari Rp 10 ribu. Dalam sebulan, dia harus mempersiapkan uang Rp 300 ribu. Kini uang tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Abu mengakui, masa kepemimpinannya belum mampu menerapkan pendidikan gratis. Saat ini hanya berlaku pembayaran 30 persen dari biaya yang ditetapkan sekolah. Misalnya, jika sekolah menetapkan Rp 100 ribu, siswa hanya membayar Rp 30 ribu. "Baru itu yang bisa dicapai," katanya.

Karena itu, dia menerapkan terobosan tarif angkutan umum gratis untuk pelajar. Program itu dinilai mengurangi beban orang tua dan pelajar di Kota Kediri.

Alumni STIE YKPN Jogjakarta tersebut juga menyatakan, program itu akan menyadarkan pelajar untuk tertib berlalu lintas. Apalagi, sebagian besar pelajar SMA berusia di bawah 17 tahun. Mereka belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) sehingga tidak boleh mengendarai motor.

Idealnya, orang tua atau guru melarang pelajar tanpa SIM mengendarai motor. Larangan itu sangat mendidik. Selain belajar taat aturan, keselamatan siswa lebih terpantau.

Sejak awal memimpin Kota Kediri, Abu menyadari bahwa jabatan wali kota hanya sementara. Masa jabatannya paling lama 10 tahun jika pada periode selanjutnya dia mencalonkan diri lagi. Karena itu, bagi Abu, yang terpenting saat ini adalah pengabdian terhadap masyarakat. Dia ingin memberikan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat. Jabatan merupakan amanah yang diemban.

Jika Abu tidak mampu mengemban amanah, pertanggungjawabannya akan berat. "Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” katanya.

Abu menjelaskan, semua program yang diterapkan bertujuan untuk kemajuan warganya. Namun, tujuan itu bisa terwujud bila masyarakat turut berpartisipasi. Karena itu, pola pikir masyarakat mesti diubah. Pembangunan harus dilaksanakan bersama. “Bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ungkap dia.

Agar tingkat partisipasi meningkat, Abu menitikberatkan pembangunan di tingkat bawah. Ketika pembangunan terwujud, otomatis tingkatan di atasnya bakal mengikuti. Dengan demikian, warga merasa puas terhadap pembangunan selama kepemimpinannya.

Abu menyatakan, kepuasan masyarakat adalah kebahagiaan seorang pemimpin. Dia berharap peran serta masyarakat terhadap pembangunan makin meningkat. Abu menegaskan bahwa Kota Kediri bukan milik perorangan atau golongan, melainkan milik masyarakat yang harus dikembangkan bersama. "Saya ini kan hanya warga Kediri yang mendapat amanah dari masyarakat,” tuturnya.

Wali Kota Abdullah Abu Bakar Bangkitkan Gairah Pembangunan Di Kota Kediri

Berita Terkait