Ada 3 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Kediri berdasar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang mengalami kenaikan predikat. Ketiga OPD tersebut adalah Kecamatan Kota, DLHKP, serta Diskominfo. Di mana naik dari kategori BB menjadi A. Hal ini disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat memaparkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021 dihadapan tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri, Kamis (9/9). Terdapat tiga fokus utama pada proses penilaian SAKIP, RB dan Zona Integritas (ZI) tahun ini yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.

Dalam kondisi pandemi seperti ini, Pemerintah Kota Kediri mengambil kebijakan diantaranya refocusing anggaran, pembatasan kegiatan masyarakat, work from home , dan belajar dari rumah. Agar target capaian kinerja 2021 bisa terpenuhi, Pemerintah Kota Kediri memiliki strategi internal birokrasi. “Dalam penyesuaian-penyesuaian tersebut kita sudah menyiapkan beberapa teknologi di Kota Kediri yaitu e-surat dan e-kinerja. Ke depan juga akan dikembangkan tanda tangan digital, integrasi data user dengan database kepegawaian, pengolah teks editor untuk buat surat. Kita akan coba mengembangkan sistem-sistem yang bisa disinergikan dengan banyak hal di Kota Kediri supaya pelayanan kita jadi lebih bagus lagi,” terang Wali Kota Kediri.

 

Beberapa inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk pemulihan ekonomi diataranya Sistem Aplikasi Bank Data UMKM (SI BADU), Kredit Usaha Melayani Warga (KURNIA) keduanya dari Dinkop & UMTK, Kediri Single Window for Investment (KSWI) dari DPMPTSP, KITA KEREN Dari Disbudparpora, Belanja Instan Dari Rumah (BI IMAH) inisiasi Disperdagin, ekspor produk UMKM, UMKM Go Digital, serta Virtual Expo. Sedangkan inovasi untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat diantaranya Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) dari Dispendukcapil, Sinergi Jaring Pengaman Sosial (SI JAMAL), Bantuan Isoman (BATMAN), Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT), aplikasi CEK BANSOS yang semuanya dari DINSOS, serta HOME CARE PEDULI oleh RSUD GAMBIRAN. 

Wali Kota Kediri menambahkan, dalam implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Kediri tahun 2020 ada 8 area perubahan. Selain itu ada 11 rekomendasi  evaluasi RB tahun 2020 yang sudah ditindaklanjuti. Dalam acara tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten dan seluruh Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri.