Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMD kerap kali menjadi permasalahan Pemerintah Daerah, seperti di Kota Kediri.

Berdasarkan data yang dihimpun Bappeda Kota Kediri.

Pada tahun 2020 tercatat bahwa anggaran belanja Pemkot Kediri senilai Rp. 1.4 Triliun.

Dari data ini diperoleh bahwa dana alokasi umum (DAU) mendominasi hampir setengah dari sisi pendapatan APBD di Kota Kediri.

Pada data tercatat DAU Kota Kediri memiliki kecenderungan menurun. Menurut data dari Bappeda Kota Kediri di tahun 2015 DAU Kota Kediri sebanyak Rp. 634 Milyar, turun di tahun 2016 menjadi Rp. 617 Milyar, tahun 2017 menjadi Rp. 614 Milyar, tahun 2018 menjadi Rp. 606 Milyar, tahun 2019 menjadi Rp. 637 Milyar, dengan catatan penambahan dana kelurahan, dan pada tahun 2020 DAU Kota Kediri turun menjadi Rp. 590 Milyar.

Semakin turunnya nilai DAU Kota Kediri, mengharuskan mencari sumber pendanaan pembangunan alternatif, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk itu penting bagi seluruh OPD untuk memahami tentang skema dasar kerjasama pemerintah dengan badan usaha, prinsip pelaksanaan, proses dan tahapan serta best praktice KPBU di kab/kota lainnya di indonesia.

Melihat kebutuhan ini, pada , Senin (31/5/2021) Bappeda Kota Kediri menggelar talkshow skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Kota Kediri.

Talkshow ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Perencana Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas, Novi Indriani dan Kasubbag Pengendalian Admistrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 1 Biro Adm. Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Haryo Bimo.

Talkshow yang digelar di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Chevy Ning Suyudi. Dalam sambutannya Chevy menjelaskan bahwa acara hari ini merupakan satu langkah yang sangat bagus. "Langkah pertama ini, jangan hanya berhenti disini. Bisa dimulai dari bappeda dulu dan dilanjut OPD lainnya,"ujarnya.

Chevy juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Daerah berinovasi dan mulai menggunakan skema seperti KBPU untuk kemajuan daerah. "Seperti inovasi Walikota Kediri, yang di periode pertama itu harmoni dan sekarang itu harmoni plus. Plusnya itu ditambah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder lain diluar Pemda," terangnya 

Lebih lanjut Chevy menjelaskan bahwa nantinya yang akan berkerjasama adalah sektor privat atau pihak swasta dengan orientasi yang jelas, yaitu provit. "Ketika kita berhadapan dengan sektor privat, kita harus bisa mengatur satu frekuensi. Supaya kedepannya kerjasama yang terjalin dapat menghasilkan simbiosis mutualisme," jelasnya.

"Ini saatnya membuka wawasan kita. Program kegiatan dikumpul dahulu, kemudian ketika anggaranya kurang carikan solusi. Yang terpenting harus pintar dalam memilih program-program yang prioritas. Jangan lagi dipukul rata, agar hasil bisa bagus 100%,"imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Chevy berharap kedepannya imbas KBPU bisa dirasakan imbasnya untuk masyarakat.

Selain di hadiri OPD Pemkot Kediri, talkshow ini juga dihadiri perwakilan Bappeda se-Karisidenan Kediri dan disiarkan secara online di Youtube Harmoni TV.