Begini Cara Polresta Kediri Berantas KKN
Kediri Dalam Berita | 16/01/2019
Begini Cara Polresta Kediri Berantas KKN
Share 
Tweet
Share 
0 komentar
Foto: Andhika DwiKediri - Polresta Kediri menandatangani zona integritas, rehabilitasi dan renovasi gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Command Center. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan memberantas praktik korupsi.
Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi mengatakan, pencanangan ini bentuk keseriusan mewujudkan pelayanan bebas dari KKN.
"Hari ini ada tiga satuan fungsi yang kita canangkan. Yakni Satuan Lalu Lintas dengan Satpasnya, Satuan Intelkam dengan SKCK-nya dan e-SPKT. Tujuan nya untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Tahun 2020," kata kapolresta usai MoU serah terima hibah renovasi gedung bangunan Command Center, di Aula Rupatama Mapolresta Kediri, Jalan KDP Slamet, Selasa (15/1/2019).
Menurutnya, kondisi gedung lama SPKT di bagian barat sisi timur Mako Polres Kediri Kota dianggap sudah tidak memadai untuk melayani masyarakat. Terutama menyongsong era Indonesia 4.0 yang identik dengan sistem berbasis teknologi informasi.
Ia menambahkan, pelayanan terhadap masyarakat harus dilakukan dengan cepat, tepat dan tidak lepas dari sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan bentuk bangunan dan sistem baru yang harus diterapkan. Mulai dari E-SPKT, Integrated Command Centre (ICC) dan pelayanan SKCK secara Online.
"Demi meningkatkan pelayanan terhadap publik, gedung SPKT lama tidak memadai untuk sistem informasi menyambut Indonesia 4.0. Untuk itu perlu ada renovasi dan rehabilitasi pembangunan gedung SPKT yang baru. Alhamdulillah, mulai dari renovasi, meubel, peralatan interior semua dibantu dan disupport oleh Gudang Garam," tambahnya.
Tidak hanya perusahaan rokok, Pemkot Kediri juga mengucurkan dana sebesar Rp 2,8 miliar. Yakni merehabilitasi gedung Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).
"Pencanangan Zona Integritas ini menunjukkan bahwa pimpinan Polres Kediri Kota memiliki komitmen kuat untuk membawa instansinya bersih dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar.
Menurut Abu, semua bentuk pelayanan di Polresta Kediri sudah berbasis digital. Ia menambahkan, sistem pelayanan online juga akan dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan.
"Sebentar lagi kelurahan juga telah online keseluruhannya," tandas Abu.
Kapolresta Kediri, AKBP Anthon Haryadi mengatakan, pencanangan ini bentuk keseriusan mewujudkan pelayanan bebas dari KKN.
"Hari ini ada tiga satuan fungsi yang kita canangkan. Yakni Satuan Lalu Lintas dengan Satpasnya, Satuan Intelkam dengan SKCK-nya dan e-SPKT. Tujuan nya untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Tahun 2020," kata kapolresta usai MoU serah terima hibah renovasi gedung bangunan Command Center, di Aula Rupatama Mapolresta Kediri, Jalan KDP Slamet, Selasa (15/1/2019).
Menurutnya, kondisi gedung lama SPKT di bagian barat sisi timur Mako Polres Kediri Kota dianggap sudah tidak memadai untuk melayani masyarakat. Terutama menyongsong era Indonesia 4.0 yang identik dengan sistem berbasis teknologi informasi.
Ia menambahkan, pelayanan terhadap masyarakat harus dilakukan dengan cepat, tepat dan tidak lepas dari sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan bentuk bangunan dan sistem baru yang harus diterapkan. Mulai dari E-SPKT, Integrated Command Centre (ICC) dan pelayanan SKCK secara Online.
"Demi meningkatkan pelayanan terhadap publik, gedung SPKT lama tidak memadai untuk sistem informasi menyambut Indonesia 4.0. Untuk itu perlu ada renovasi dan rehabilitasi pembangunan gedung SPKT yang baru. Alhamdulillah, mulai dari renovasi, meubel, peralatan interior semua dibantu dan disupport oleh Gudang Garam," tambahnya.
Tidak hanya perusahaan rokok, Pemkot Kediri juga mengucurkan dana sebesar Rp 2,8 miliar. Yakni merehabilitasi gedung Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).
"Pencanangan Zona Integritas ini menunjukkan bahwa pimpinan Polres Kediri Kota memiliki komitmen kuat untuk membawa instansinya bersih dari korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar.
Menurut Abu, semua bentuk pelayanan di Polresta Kediri sudah berbasis digital. Ia menambahkan, sistem pelayanan online juga akan dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan.
"Sebentar lagi kelurahan juga telah online keseluruhannya," tandas Abu.
