Pemilik kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) akan menyusul pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) tahun depan. Mereka akan beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemkot sudah mengalokasikan Rp 3,8 miliar untuk pengalihan tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Kediri Bagus Alit mengatakan, dana Rp 3,8 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2015 itu untuk memenuhi kebutuhan 16 ribu warga pemegang jamkesda."
“Nanti untuk cover warga yang belum masuk,” katanya saat ditemui di gedung DPRD. Untuk diketahui, tahun ini total ada sekitar 13 ribu pemegang jamkesda. Dengan alokasi jamkesda sebesar 16 ribu yang akan dialihkan ke BPJS, berarti masih ada kuota sebesar 3.000 untuk warga Kota Kediri.
Terkait teknis pendataan, Bagus menyebut, hal itu merupakan kewenangan dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi (dinsosnakertrans). "Satker tersebut yang akan mendata secara detail warga yang bisa diikutkan BPJS dan tidak,” ujarnya.
Sayang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr Sentot Imam Suprapto yang dikonfirmasi terkait peralihan jamkesda ke BPJS tahun depan, belum bisa berkomentar banyak. "Itu (pengalihan jamkesda ke BPJS) ditangani oleh tim. Saya belum bisa berkomentar,” urainya.
Untuk diketahui, selain sebanyak 13 ribu warga pemegang jamkesda, total ada 62.638 warga kota pemegang jamkesmas. Sejak Januari lalu, puluhan ribu pemegang kartu ini sudah otomatis beralih ke BPJS.
Adapun sebanyak 13 ribu pemegang jamkesda masih tetap dikelola oleh pemkot. Jika saat ini klaim jamkesda dari rumah sakit didasarkan biaya pengobatan yang dikeluarkan, ke depan pemkot cukup membayar premi keikutsertaan pemegang jamkesda ke BPJS.
Jika premi warga dari jalur umum untuk kelas III Rp 25.500 per orang, biaya premi BPJS untuk pemegang jamkesda jauh lebih murah. Yaitu, Rp 19.225 per orang. Sebab, para pemegang jamkesda masuk kategori warga miskin (gakin). Jika dikalkulasi, cara tersebut relatif lebih murah dibanding jika pemkot mengelola sendiri jamkesda seperti yang dilakukan beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat Yudi Ayubchan meminta pemkot menyiapkan dengan maksimal peralihan jamkesda ke BPJS. "Jangan sampai masyarakat tak mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal karena peralihan ini,” tuturnya dalam hearing bersama BPJS dan pemkot, Kamis lalu (18/12).
