Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non-kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. Terutama capaian dan terobosan kebijakan pemerintah.

"Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada pertemuan pada pertemuan dengan humas Kementerian dan lembaga non-kementerian, serta BUMN di Istana Negara, Kamis 4 Februari 2016.

Lebih jauh Presiden mengatakan jangan sampai pemerintah maupun BUMN yang telah bekerja dengan pontang-panting tapi tidak diinformasikan ke publik. "Bagaimana masyarakat akan tahu? Informasikan apa yang telah dikerjakan. Gunakan cara-cara baru dalam menyampaikan informasi, tinggalkan pola-pola lama".

Apalagi di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis. Pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial populer. Rakyat ingin melihat Pemerintah hadir mengatasi persoalan.  ‎

Presiden mencontohkan beberapa hal yang seharusnya dapat diinformasikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Kredit Usaha Rakyat (KUR) misalnya, dimana terjadi penurunan suku bunga 22-23 persen menjadi 11-12 persen, bahkan tahun ini akan diturunkan lagi menjadi 9 persen. "Bagaimana masyarakat akan tahu jika tidak diinformasikan, karena KUR diperlukan masyarakat. Beritahukan juga cara mendapatkan KUR kepada masyarakat," ucap Presiden.

Hal lainnya adalah tentang penenggelaman kapal yang menangkap ikan secara ilegal. Presiden meminta jangan hanya berita kapalnya saja yang diangkat. "Tapi jelaskan bahwa kita bertindak tegas dalam menghadapi kapal penangkap ikan ilegal," ujar Presiden.

Di bidang perminyakan misalnya, bagaimana pemerintah dapat membubarkan Petral yang telah ada selama puluhan tahun. "Harus ada penjelasan karena merupakan sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa Petral bubar dan akhirnya rakyat dapat apa?" kata Presiden.‎

‎Presiden menekankan pentingnya melibatkan masyarakat. Presiden  memberi contoh cara baru dalam berkomunikasi, misalnya dengan mulai melibatkan masyarakat dalam program pemerintah maupun BUMN, misalnya apa nama jalan tol, bandara atau pelabuhan.‎ "Apa nama kereta cepat? Mungkin halilintar. Beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat," kata Presiden.

Presiden memberikan contoh saat terjadi peristiwa ledakan bom pada beberapa minggu yang lalu. Respon saat itu, kata Presiden, sangat bagus sekali. "Rakyat tidak takut, semua tidak takut. Semua bergerak," ucap Presiden. 

Upaya bersama seperti itu sangat diperlukan. Presiden menjelaskan bahwa tujuan utama dari teroris adalah menimbulkan ketakutan. "Begitu ada pernyataan rakyat tidak takut, negara tidak takut. Responnya hampir bersamaan. Dan diapresiasi baik dari dalam dan luar negeri. Terutama kecepatan TNI dan POLRI serta masyarakat," ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden juga meminta agar humas-humas yang ada di K/L dan BUMN untuk bergerak lebih cepat dan lebih memiliki kepekaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. "Kesampingkan ego sektoral. Kedepankan kebersamaan dan sinergi. Jangan hanya fokus pada masalah-masalah yang ada di kementeriannya saja," ucap Presiden.

Dalam agenda setting, Humas Pemerintah harus membuat framing agenda yang jelas. Kita harus framing berita di berbagai media dalam konteks image positif Pemerintah. Kita perkuat integrasi dan sinergi K/L dan BUMN untuk membangun agenda setting ini.

Terlebih lagi saat ini, Presiden mengingatkan bahwa kita kini memasuki era persaingan dan kompetisi. Kompetisi yang dihadapi adalah kompetisi antar negara "Apa goal terakhir yang ingin dicapai? Ingin ada trust (kepercayaan) dari rakyat, dari dunia," ucap Presiden. (Tim Komunikasi Presiden dan Bakohumas)

5 (lima) Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan

1. Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat;
2. Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai framing atas isu;
3. Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat;
4. Jangan ego sectoral, jangan tarung informasi antar instansi pemerintah;
5. Dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.