Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) tahun 2018 sudah mulai pada tahap pelaksanaan. Untuk itu, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada RT RW dan LPMK sebagai pelaksana secara langsung Prodamas. Sabtu malam (10/2) adalah giliran RT RW LPMK se-Kecamatan Mojoroto yang mendapatkan sosialisasi Prodamas di Aula Kantor Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sedangkan untuk Kecamatan Pesantren diselenggarakan di Aula Kantor Kelurahan Bangsal, Minggu (11/2).

Hadir dalam acara tersebut Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu HS, Asisten, Kabag Pemerintahan Un Achmad Nurdin, Camat dan Kepala OPD terkait. Untuk RT RW dan LPMK yang diundang sejumlah 601 orang dari Kecamatan Mojoroto dan 625 orang dari Kecamatan Pesantren.

Mas Abu, sapaan akrab Walikota Kediri dalam sambutannya menitipkan pesan agar RT RW dan LPMK turut membantu menjaga kondisi Kota Kediri agar selalu kondusif. "Kita harus tetap guyub rukun dan kondusif. Jangan sampai warga kita terpecah belah, karna untuk menyatukan kembali itu butuh waktu lama dan sangat sulit untuk hubungan menjadi rekat kembali," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Abu mengungkapkan saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menggalakkan sebuah program yang dinamakan Padat Karya yang konsepnya seperti Prodamas yang ada di Kota Kediri. "Mari bersama-sama kita buat Prodamas semakin bermanfaat dengan pembangunan-pembangunan yang membawa Kota Kediri semakin baik lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengajak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam membangun Kota Kediri melalui rembug warga yang menampung aspirasi dari masyarakat. "Rembug warga harus terus ditingkatkan dan jangan sampai dijadikan tempat berdebat. Mari berpikir bersama dan kita dorong solusi terbaik untuk Kota Kediri semakin baik," pungkasnya.

Dalam acara yang sama, Kabag Pemerintahan Un Achmad Nurdin menyampaikan setiap transaksi dalam pelaksanaan Prodamas harus dilakukan dengan non-tunai. "Tata caranya, nanti hampir sama seperti tahun sebelumnya. PPTK di dampingi RT RW datang ke toko untuk membeli keperluan Prodamas, mau beli apa saja nanti di total dan pembayarannya harus dengan di transfer. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo yang mengharuskan transaksi di lingkungan pemerintahan harus non-tunai agar transparansi anggaran bisa terjaga," ujarnya.