Dipenghujung tahun 2022, angka inflasi cenderung mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan kebutuhan pokok dan bahan bakar selama natal 2022 dan tahun baru 2023. Untuk mengantisipasi kenaikan inflasi ini, Presiden Jokowi mengaharapkan seluruh Pemerintah Daerah agar dapat mengendalikan inflasi  dengan usaha yang lebih maksimal. Upaya maksimal dalam mengendalikan inflasi di Kota Kediri saat ini tengah dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari OPD Pemkot Kediri, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KpwBI) Kediri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri, Bulog Kediri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Ketenagakerjaan dengan 6 langkah kongkrit. 

Langkah-langkah kongkrit tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak ada timbunan barang, menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komiditi untuk ketersediaan pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), serta dukungan bantuan trasnportasi dari APBD. “Hingga akhir tahun ini, keenam langkah kongkrit tersebut  telah dilakukan satuan kerja terkait. Bahkan Pemkot Kediri juga telah memberikan himbauan pada masyarakat untuk belanja bijak melalui media sosial maupun cetak,”ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri, Ferry Djatmiko saat membuka rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi TPID Kota Kediri, di salah satu hotel yang ada di Kota Kediri, Rabu (28/12).

Berkat langkah kongkrit ini, inflasi Kota Kediri dapat terkendali, terbukti dengan capaian angka inflasi Kota Kediri pada bulan November 2022 mencapai 5,93%, berada di bawah Pemprov Jatim 6,62%. “Ini artinya inflasi Kota Kediri masih terkendali dengan cukup baik,”ujarnya.

Kestabilan Inflasi ini menurut Ferry harus dijaga dan dipertahankan, salah satunya dengan cara evaluasi kinerja TPID Kota Kediri selama tahun 2022 dan membuat perencanaan perbaikan di tahun 2023. “Dengan rakor dan monev kita dapat menentukan langkah kedepan yang akan kita pilih untuk menjaga inflasi di Kota Kediri,”ujarnya.

Hal itu diperkuat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Chevy Ning Suyudi bahwa pada rakor dan monev ini TPID Kota Kediri bertemu untuk menampung potensi-potensi kenaikan harga di akhir tahun. “Berdasarkan data yang kita peroleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, di Kota Kediri beberapa komoditas akan menjadi penyumbang inflasi di akhir tahun, seperti beras, minyak goreng, telur , daging ayam, tomat, tahu dan cabai,”jelasnya.

Guna menekan kenaikan inflasi di akhir tahun ini, Chevy mengungkapkan bahwa Pemkot Kediri akan mengintervensi dengan menggelar Operasi passr murni (OPM) komoditas beras dan telur serta memastikan stok pangan dan kebutuhan pokok tetap tersedia, seperti beras dari Bulog dan LPG serta BBM di Kota Kediri. “Yang penting stok terjamin, agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan kita sudah pastikan jumlahnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Kediri hingga 2 sampai 3 bulan kedepan,”ujarnya.

Lebih lanjut Chevy menuturkan bahwa capaian inflasi Kota Kediri bukanlah sekedar angka, tapi memastikan semua kebutuhan masyarat terpenuhi dengan baik.”Memang di tahun-tahun sebelumnya di bulan Desember angka inflasi cenderung mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan, kita tetap harus waspada menghadapi kenaikan yang akan terjadi. Harapan kita naiknya tidak terlalu signifikan seperti tahun lalu,”ungkapnya.

Terakhir Chevy mengungkapkan bahwa di tahun 2023 mendatang penanganan inflasi akan jauh lebih sistematis, karena nantinya dalam penanganan inflasi akan melibatkan lebih banyak lagi perusahaan di Kota Kediri.”Dari masukkan di forum TPID ini, tahun depan kita akan melibatkan lebih banyak perusahaan melalui dana CSR. Kita juga akan melibatkan lembaga amil zakat atau donasi yang ada di Kota Kediri,”ujarnya.

“Semakin banyak yang terlibat dalam pengendalian angka inflasi di Kota Kediri, kami berharap kedepannya inflasi di Kota Kediri bisa semakin stabil dan terkendali,”ujarnya lagi. 

(Dinas Komunikasi dan Informatiak Kota Kediri)