Inflasi menurunkan daya beli masyarakat. Tak heran upaya mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri. Tantangan pengendalian inflasi semakin berat ditahun 2020 ini. Kenaikan cukai rokok, pencabutan subsisdi listrik, isu pencabutan subsidi elpiji 3 kg serta kenaikan volatile food bisa mendorong angka inflasi.
Sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi tantangan-tantangan pengendalian inflasi tersebut, Kota Kediri menggelar high level meeting , Selasa (21/1) bertempat di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri. Diharapkan melalui high level meeting ini menghasilkan kebijakan dalam mengendalikan laju inflasi.
Dalam rapat ini, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar meminta agar TPID harus terus responsif dan terus berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi di Kota Kediri. “Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Musni kita telah bekerjasama dengan baik di TPID. Sehingga dampaknya sangat positif dapat kita rasakan bersama-sama khususnya untuk masyarakat Kota Kediri. Banyak orang yang bilang bahwa beli bahan di Kota Kediri katanya lebih murah. Ini dampak dari terjaganya inflasi di Kota Kediri kalau inflasi ditekan terus juga tidak baik lebih baik kita kendalikan. Mudah-mudahan ini bisa sustain ,” ujarnya.
Walikota muda yang akrab disapa Mas Abu ini juga mengingatkan agar TPID segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi beberapa tantangan ditahun 2020 yang mendorong laju inflasi meningkat. “Menurut saya kenaikan cukai ini perlu segera diantisipasi karena adanya kemungkinan pengangguran terbuka yang bisa meningkat lagi. Kalau saya lihat konsepnya kalau cukai rokok naik pasti akan beralih ke automatisasi karena lebih murah dari tenaga manusia. Volatile food juga harus dikendalikan. Kedepan saya berharap TPID dapat bekerja lebih baik lagi. Kita akan siapkan yang lebih baik lagi dan lebih detail lagi dari segala penjuru,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KpwBI) Kediri Musni Hardi Kasuma Atmaja memaparkan ada beberapa hal yang harus diwaspadai di tahun 2020 ini. Harga administered price beberapa komoditi akan naik. Seperti emas yang mulai naik karena isu global. “Kalau administered price ini naik harus kita waspadai karena bisa berpotensi meningkatkan inflasi. Di tahun 2019 cenderung rendah karena dibantu juga oleh administered price yang juga rendah,” jelasnya.
Musni Hardi melanjutkan, terdapat lima komoditas lain yang juga harus diwaspadai karena telah terjadi kenaikan diawal tahun 2020. Lima komoditas itu adalah beras IR 64, gula pasir, minyak goreng, bawang merah dan cabai merah. Untuk beras IR 64, minyak goreng, bawang merah dan cabai merah Bulog masih memiliki stok cukup untuk melakukan penetrasi.
Kemudian, Kepala BPS Kota Kediri Agus Puji Raharjo mengatakan akan terjadi perubahan pengelompokan pengeluaran. Biasanya ada 7 kelompok pengeluaran namun ditahun 2020 ini akan menjadi 11 kelompok pengeluran. Pertama kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kedua, pakaian dan alas kaki. Ketiga, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Keempat, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kelima, kesehatan. Keenam, transportasi. Ketujuh, informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kedelapan, rekreasi, olahraga, dan kebudayaan. Kesembilan, pendidikan. Kesepuluh, penyediaan makanan dan minuman. Kesebelas, perawatan pribadi dan jasa.
Kemudian Agus Puji menjelaskan kondisi inflasi Kota Kediri tahun 2019. Inflasi Kota Kediri pada tahun 2019 diangka 1,83 persen. Inflasi Kota Kediri dibawah capaian Nasional yakni 2,72 persen dan capaian Jawa Timur sebesar 2,12 persen. Selama tahun 2019 Kota Kediri mengalami tiga kali deflasi pada bulan Februari -0,08 persen, bulan Agustus -0,23 persen, dan bulan September -0,27 persen.
Dalam kesempatan ini, juga diserahkan cinderamata oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar kepada Kepala KPwBI Kediri Musni Hardi yang akan berpindah tugas ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau. Musni Hardi akan digantikan oleh Sofwan Kurnia.
Hadir dalam rapat ini, Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asiten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kediri Enny Endarjati, dan TPID Kota Kediri. (dra/sk)