Rencana pembangunan jalan lingkar Wilis mendapat perhatian Pemerintah Pusat Kepala Badan Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dadak mengatakan, saat ini prosesnya ditangani oleh kementeriannya.
Dia mengungkapkan hal itu usai menjadi pemateri dalam dialog percepatan pembangunan jalur lintas selatan (JLS) yang digelar Bank Indonesia (BI) di Hotel Grand Surya, kemarin. "Sekarang sedang berproses. Masih ditindak lanjuti," katanya tentang jalan lingkar yang digagas Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Madiun, dan Ponorogo itu.
Ditanya tentang sharing pembiayaan terhadap jalan yang menjadi akses baru bagi warga di eks karesidenan Kediri dan Madiun itu, Hermanto mengatakan, biasanya Pemerintah Pusat menanggung proyek fisik pembangunan jalannya. Sedangkan pemerintah daerah menanggung pembebasan tanahnya.
Pada prinsipnya, lanjut Hermanto, pemerintah saat ini fokus meningkatkan aksesibilitas di Jawa. Termasuk dengan membangun banyak by pass agar masyarakat mendapat banyak akses dan beban jalan nasional bisa berkurang.
Hermanto mencontohkan pembangunan jalan tol Nganjuk-Kertosono yang rencananya didanai APBN. Juga, sejumlah ruas tol di Mojokerto dan beberapa titik lainnya. “Kalau tol Nganjuk-Kertosono itu untuk mendukung tol Solo-Kertosono biar layak," tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nganjuk Yusuf Satrio mengatakan, di bawah kendali Bappeda Jatim, lima daerah yang dilewati jalur lingkar Wilis itu memproses akses masuk di daerah mereka masing-masing.
Untuk Nganjuk, tahun ini tengah menyusun perencanaan teknis proyek tersebut. “Ada daerah yang sudah mengerjakan DED (detail engineering design). Ada juga yang sudah mulai fisik,” jelasnya.
Dalam dialog ekonomi kemarin, lebih banyak membahas hambatan pembangunan infrastruktur darat. Terutama, yang melewati lahan Perhutani. Selain terjadi dalam pembangunan jalur lintas selatan (JLS), hal serupa juga terjadi dalam pembangunan jalur lingkar Wilis.
Menjawab hal itu, Kepala Sub Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I Kementerian Kehutanan Endi Sugandi mengatakan, ada sejumlah skema yang bisa ditempuh daerah jika ingin memanfaatkan kawasan hutan. Mulai skema tukar menukar dan pinjam pakai kawasan yang SK-nya diterbitkan menteri kehutanan. “Untuk JLS, pemda harus sediakan lahan kompensasi," jelasnya,
Terpisah, Kepala BI Kediri Djoko Raharto mengatakan, pihaknya sengaja menggelar dialog tentang percepatan pembangunan JLS dan infiastruktur darat setelah melihat berbagai permasalahan di sejumlah daerah. "Dengan dipertemukan langsung kemudian diskusi, harapannya solusi yang didapat bisa mempercepat pembangunan infrastrutur yang berlangsung karena dampak terhadap ekonomi akan sangat bagus," terangnya sembari menyebut BI akan menggelar sejumlah diskusi terkait permasalahan ekonomi di wilayahnya.
